OKI I STARINTI.COM – Bantuan dana untuk kegiatan Posyandu di Desa Mataram Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten OKI diduga dipotong hingga 50 persen oleh TP PKK desa setempat.
Kondisi ini sempat menjadi keluhan bagi para kader Posyandu. Karena dengan anggaran yang “disunat”tersebut kegiatan pemberian susu untuk balita dibawah garis merah dalam rangka menekan angka stunting tak maksimal berjalan seperti biasanya.
“Kita bingung mengapa ini dipotong, padahal sudah jelas di anggaran dana desa ada untuk kegiatan Posyandu. Nah justru dipotong sampai 50 persen.”ungkap sumber ini, kepada media, Jumat (15/11/24).
Dia menyebutkan total anggaran Posyandu mencapai Rp 8 juta untuk di desanya. Namun akibat dipotong tersebut menjadi Rp 4 juta. ” Pihak PKK sendiri mengambil kebijakan dengan membeli baju PKK dari dana yang dipotong tersebut. “ungkap sumber ini.
Dirinya mengaku miris, dana Posyandu yang merupakan untuk kepentingan program kesehatan masyarakat justru dipotong, sementara Pemerintah Kabupaten OKI gencar menekan angka stunting melalui kegiatan Posyandu.
Ketua TP PKK Desa Mataram Jaya, Yuli Mayanti, dikonfirmasi melalui ponselnya tak. merespon.
Dikutip dari situs Antara.com, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Maria Endang Sumiwi menegaskan, dana desa dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk penguatan kader posyandu demi percepatan penurunan stunting.
“Dari Kementerian Desa juga sudah mengeluarkan surat bahwa dana desa bisa digunakan untuk penguatan kapasitas kader dan posyandu sesuai kewenangan desa, jadi nanti bersama puskesmas, kita berharap keterampilan kader bisa segera kita tingkatkan,” katanya.
Ia menyampaikan, saat ini Kemenkes tengah mengejar kebutuhan agar seluruh kader memiliki keterampilan untuk melakukan pengukuran dan penimbangan bayi di bawah lima tahun (balita) secara tepat dan akurat.
“Kita punya 1,5 juta kader posyandu, itu adalah milik desa, nah dari 1,5 juta kader posyandu, 1,1 juta kader sudah masuk datanya ke Kemenkes, tetapi baru sekitar 257 ribu yang menguasai keterampilan-keterampilan standarnya, jadi ini sedang dikejar,” ucapnya.
Menurutnya, posyandu adalah titik yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga dalam rangka penurunan stunting, posyandu dinilai bisa lebih banyak menjangkau sasaran mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita.
“Posyandu adalah titik yang paling dekat dengan masyarakat, tetapi untuk menurunkan stunting, tentu dibutuhkan kolaborasi dalam intervensi. Jadi intervensinya itu dikerjakan bersama antara posyandu, puskesmas, dengan pemerintah desa, juga ada tim pendamping keluarga dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),” paparnya.
Ketua LSM Kebijakan Badan Publik, Alifiah, pemotongan dana Posyandu yang berasal dari dana desa, sama halnya dengan mencederai program pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Dia meminta Camat Mesuji Raya, Edi Wimarhum untuk tidak tinggal diam, apalagi yang bersangkutan merupakan mantan Pimpinan Puskesmas yang tentunya berlatarbelakang dari bidang kesehatan. (AF)
