OKI I STARINTI.COM – Wakil Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Djakfar Sodiq, menanggapi persoalan Pemkab OKI yang masih terhutang dana proyek pembangunan infrastruktur tahun 2022 lalu. Menurut Wabup Pemerintah Kabupaten OKI masih menunggu dana transfer yang belum mencukupi hingga belum bisa melunasi hutang kepada para kontraktor tersebut. “Sudah kita bayar tapi belum lunas. ” kata Wabup kepada media, Selasa (21/3/23) di Kantor Bappeda OKI.
Dikatakan Wabup jika dana transfer sudah cukup akan segera dibayarkan semua hutang tesebut.
Sementara ditahun anggaran 2024 Wabup meyakinkan hal seperti ini tak akan terulang lagi.”InsyaAllah semua akan beres tidak ada hutang lagi, karena kita akan menghadapi tahun politik.”kata Wabup.
Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten OKI, Trisno Okonisator, menyarankan agar anggota DPRD OKI kritis dalam persoalan ini. “Harusnya mereka bentuk
Pansus terkait hal ini, para dewan harus kritis. ” tegas Trisno.
Menurut Trisno, keterlambatan Pemkab OKI yang belum bayar pekerjaan infrastruktur tahun 2022 kepada pihak ketiga perlu dipertanyakan. “Proyek proyek tersebut yang sudah direncanakan sejak awal, artinya tidak ada alasan lagi Pemkab OKI untuk terhutang, dengan kata lain setelah dikerjakan maka Pemkab harus bayar. Itu isi salah satu perjanjian antara KPA dengan kontraktor.” kata Trisno.
Menanggapi pernyataan Kepala BPKAD yang belum tahu kapan pembayarannya dilakukan, Trisno mengatakan, “Itu adalah jawaban yang bodoh, artinya jawaban orang tidak mengerti penggelohan anggaran.” tegasnya.
Diketahui Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sampai saat ini masih terhutang dana proyek pembangunan infrastruktur tahun 2022. Kondisi kosongnya anggaran untuk membayar para kontraktor kembali terjadi seperti tahun 2021 lalu.
Akibat hal ini banyak kontraktor yang mengeluh karena sampai saat ini pekerjaan mereka belum dibayar.
Salah satu kontraktor yang sering mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI, mengatakan, dirinya masih menunggu pembayaran dari proyek infrastruktur yang telah dia kerjakan. “Bukan hanya saya, tapi para kontraktor lainnya juga mengeluh. Hal ini juga terjadi pada tahun 2021 lalu.” katanya.
Kata kontraktor ini, jika tahun 2021 lalu jumlah total anggran proyek yang belum dibayarkan kepada seluruh kontraktor mencapai ratusan miliar. “Kemungkinan tahun 2022 jumlahnya hampir sama. “ujarnya.
Hal serupa diungkapkan kontraktor lainnya, dimana tagihannya yang belum dibayar mencapai 300 an juta rupiah. “Lagi pusing ini dsna proyek belum cair.” keluhnya.
Kepala BPKAD OKI, Ir Mun’im MM, kepada media belum lama ini menjelaskan, belum dibayarnya hutang proyek karena masih menunggu perubahan anggaran. Bahkan untuk pencairan pada Maret ini, masih belum pasti.
‘’Lihat saja nanti. Kita berharap agar segera bisa dibayarkan,’’ katanya seperti dilansir dari sumeks.co. (DONI)
