OKI I STARINTI.COM – Pemerintah menggelontorkan anggaran mencapai Rp 5 miliaran untuk ratusan lembaga pendidikan anak usia dini dan PKBM sebagai dana hibah di tahun 2023 untuk operasional kegiatan belajar mengajar.
Kendati telah diberikan dana hibah, namun ratusan lembaga tersebut masih dinilai tidak disiplin dalam menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, hingga mendapatkan teguran dari BPK Provinsi Sumatera Selatan.
Padahal Pemerintah Kabupaten OKI telah 13 kali berturut-turut meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sayang berbanding terbalik dengan kenyataan.
Plh Kepala Dinas Pendidikan OKI, HM Lubis, SKM, MKes, melalui Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Desi Puspita, mengakui banyak PAUD yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban. “Ini ketidaktegasan kami. ” kata Desi mengakui saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/24).
Sebenarnya kata Desi pihaknya telah memberikan himbauan dari jauh hari agar para lembaga PAUD segera melaporkan pertanggungjawaban.
Desi beralasan faktor geografis menjadi salah satu penyebab terjadi keterlambatan pertanggungjawaban.
Pihaknya berjanji akan memperbaiki koreksi ini, agar kedepan tidak terulang lagi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban.
Upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasinya dengan membentuk korwil binaan di setiap kecamatan. “Nanti kita akan bentuk korwil binaan. ” janjinya. (DONI)
