OKI I STARINTI.COM – Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Depit Alifiah, SH menegaskan masih banyak oknum kontraktor nakal yang mengerjakan proyek infrastruktur dengan kualitas rendah. Akibatnya bangunan yang harusnya bisa dinikmati masyarakat dalam jangka panjang justru cepat rusak.
Hal ini diungkapkan Ketua DPC Partai Hanura OKI, saat menjadi juru bicara Pansus III pemandangan terhadap LKPJ Bupati OKI tahun anggaran 2023.
Persoalan ini, kata Depit sering kali ditemui di sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah pemilihannya. “Ya di Dapil kita banyak bangunan yang sudah rusak.” ujarnya kepada media, Senin (13/5/24).
Dalam hal ini Depit meminta Dinas PUPR Kabupaten OKI untuk menindak para oknum kontraktor nakal tersebut dengan cara di blacklist. “Jangan lagi kasih kerjaan, bila perlu diblack list. ” tegas politikus Hanura ini.
Dinas PUPR OKI, sambung Depit untuk tidak ragu memberikan sanksi kepada kontraktor nakal. Mengingat hal ini sangat merugikan masyarakat. “Infrastruktur yang dibangun untuk masyarakat. Kasihan masyarakat baru digunakan cepat rusak.” ungkapnya.
Depit menambahkan, kalau Dinas PUPR OKI tidak berani memblacklist, maka seterusnya proyek pembangunan infrastruktur di Bumi Bende Seguguk akan berkualitas rendah karena dikerjakan asal jadi.
Ditambahkan anggota Pansus III, Jauhari A Karim, mengaku miris dengan kondisi proyek infrastruktur di OKI yang berkualitas rendah dikerjakan oleh oknum kontraktor nakal.” Miris memang kondisi ini, disatu sisi APBD cupet bahkan terhutang. Realisasi fisik banyak yang mengecewakan, belum lagi membangun lanjutannya yang sudah direalisakikan minta ditambal ulang..!! habis waktu berkutat disitu-situ saja bak gasingan.”kritik politikus PKS ini.
Tokoh masyarakat Pantai Timur, yang pernah menjabat anggota DPRD Kabupaten OKI, Sang Dewi Rusmin Nuryadin, lebih keras lagi menanggapi hal tersebut, menurut dia, mestinya baik kontraktor, instansi terkait dan anggota dewan sama sama memiliki pemahaman bahwa pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan untuk kepentingan rakyat.
Rendahnya kualitas pembagunan infrastruktur di OKI, juga berpengaruh lemahnya pengawasan dari pihak Dinas PUPR dan juga anggota dewan yang memiliki fungsi pengawasan. “Mereka tidak melakukan pengawasan, ingin serba cepat, mendapat untung sebanyak-banyaknya.” cetusnya.
Dengan kondisi ini, sambung Sang Dewi, dirinya mempertanyakan keberadaan para dewan. “Dengan kondisi ini dimana pengawasan dewan? ” tanyanya.
Maka kata dia, rakyat jangan ribut-ribut datangi DPRD, minta penjelasan. Karena memang saat seperti sekarang ini diperlukan pengawasan ekstra parlemen. “Mungkin disebut DPRD jalanan ? Hal ini mengingatkan kita pada pendapat Lord Acton bahwa ” kekuasaan cenderung disalahgunakan, maka kekuasaan mutlak pasti disalahgunakan”. Maka diperlukan kekuatan kontrol dari rakyat, pers harus difungsikan dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. “tegasnya.(DONI)
